Minim dan Rentannya Perlindungan Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

By on April 10, 2013 | views: 99

LANDUSEBandung - Kota Bandung membutuhkan dana Rp500 miliar untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH), yang kini masih di bawah 11% dari total luas wilayah itu.

Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan, mengatakan idealnya atau berdasarkan amanat  Undang Undang (UU) tentang batas minimum RTH, Kota Bandung harus memiliki RTH minimal 30% dari luas wilayah.

“Namun biayanya cukup besar, yaitu di atas Rp500 miliar. Untuk itu, akan disiasatin dengan mengalokasikan dana (APBD) Rp100 miliar setiap tahunnya,” tutur Erwan, Selasa (9/4). Menurut Erwan, saat ini RTH Kota Bandung baru mencapai 11%, sangat jauh dari ideal sesuai amanat Undang Undang yakni sebesar 30%.

Keberadaan hutan adat di Jawa Barat (Jabar) tidak mendapat jaminan hukum yang pasti dari negara untuk dikelola masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan dan hutan adat pun terancam kelestariannya karena aktivitas pertambangan dan pembangunan sarana komersil.

Demikian kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dadan Ramdan dalam diksusi publik “Membangun Konsepsi Hutan Kelolal Rakyat Di Jawa Barat” di Wisma Bumi Kitri, Jalan Cikutra, Selasa (9/4/13).

“Seperti masyarakat Kesepuhan di Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Lebak terancam kehilangan sumber penghidupan karena perluasan konservasi taman nasional. Kita sepakat dengan konservasi alam, namun akses rakyat untuk mengelola hutan dan merawatnya tetap harus diperbolehkan,” ujarnya.

Dalam praktiknya, tutur Dadan, perluasan lahan konservasi justru mematikan mata pencaharian masyarakat tradisi dan membuka luas masuknya para pemodal yang mengeksploitasi alam. “Masuk ke dalam lahan konseravsi saja masyarakat adat tak diperbolehkan,” katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan izin tambang, pariwisata, serta vila dibuka oleh balai taman nasional dengan izin Kementerian Kehutanan. “Contohnya di Taman Nasional Kawasan Gunung Halimun Salak, di mana sarana komersil serta pertambangan, gas berada kawasan konservasi sementara masyarakat adat sendiri tak memperoleh pengakuan. Keberadaan lahan pertambangan juga dikhawatirkan mengubah budaya kerja masyarakat sekitar untuk ikut menambang sehingga semakin merusak alam,” tuturnya.

“Di daerah Cisolok Kabupaten Sukabumi, Lebak Banten dan Pongkor yang masih termasuk Kawasan Gunung Halimun Salak ditambang untuk diambil menjadi emas, galena dan panas bumi,” tambah Dadan.

Selain itu, masyarakat adat di Kasepuhan Cipatagelar, Ciptarasa, Cipta Mulia, serta Sinar Resmi di sekitar lokasi penambangan juga rentan dikriminalisasi.

Sumber: metrotvnews.com & pikiran-rakyat.com

Glenn Sabath

For Event Media Partner & Advertising: contact@infobdg.com

Komentar

Komentar

INFOBDG.COM