BANDUNG, infobdg.com – Demi wujudkan revolusi ketahanan pangan pada 2019 mendatang, Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, meminta 27 kabupaten/kota agar segera menyerahkan database lengkap kondisi pangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Informasi tersebut dibahas dalam rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan yang dihadiri oleh para kepala dinas ketahanan pangan dari 27 kabupaten/kota dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan perhatian dari pemerintah terhadap kondisi, masalah, serta solusi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.
Kang Emil meminta seluruh database tersebut diserahkan paling lambat Januari 2019. Keputusan tersebut diambil guna memetakan permasalahan, solusi, dan pengambilan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan.
“Per-Januari 2019, kami akan melakukan sebuah revolusi ketahanan pangan, memastikan Jabar harus mandiri pangan untuk hampir 50 juta warga. Kalau tanpa data akan susah mengambil keputusan, jadi data kami tunggu sampai bulan Januari 2019,” kata Kang Emil, pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Jabar di Bandung, Senin (18/12) pagi.
Kang Emil, yang juga sebagai ketua Dewan Ketahanan Pangan Jabar mengatakan, database tersebut berguna untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pangan suatu daerah, apakah bisa dipenuhi sendiri atau harus impor dari daerah lain. Database ini juga akan memfokuskan satu komoditas pangan di setiap daerah sesuai potensinya.
“Ini untuk mengetahui daerah itu bisa tidak memenuhi pangan sendiri. Setelah ketahuan datanya nanti kita bagi-bagi misalnya Indramayu fokus ke beras, sapi kita simpan di kota mana, telor di kota mana sehingga kebutuhan dasar masyarakat Jabar bisa di suplai oleh daerah di Jabar,” jelasnya.
Kang Emil menambahkan, rencananya pada Januari 2019 nanti pihaknya akan menggelar Rembuk Daerah bersama gubernur, serta 27 kepala daerah di Jawa Barat untuk sinkronisasi program ketahanan pangan 2019 dan 2020 yang nantinya akan menentukan alokasi anggaran untuk swasembada pangan.
“Untuk anggaran kita kan harus mengacu pada database dulu makanya Januari 2019 database harus sudah masuk karena di bulan itu kita akan ada rembuk daerah bersama 27 kepala daerah dan Gubernur,” tambah Kang Emil.
