Rakornas di Bali, Gubernur Jabar Terus Perjuangkan BPD Jadi DPR Desa

Arini Kusumah · 2 menit baca · 177
Rakornas di Bali, Gubernur Jabar Terus Perjuangkan BPD Jadi DPR Desa
Foto: Diskominfo Jabar

BALI, infobdg.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang juga menjabat sebagai Bapak Badan Permusyawaran Desa (BPD) seluruh Indonesia, hingga kini masih terus memperjuangkan upaya peralihan BPD menjadi DPR Desa, seperti yang intens dilakukan Persatuan Anggota Badan Permusyawararan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI).

Foto: Diskominfo Jabar

Hal itu dikatakan Kang Emil, sapaanya, saat menutup kegiatan peningkatan kapasitas dan Rapat Koordinasi Nasional BPD 2022, secara virtual di Bali, Kamis (10/11).

Menurutnya, kekompakan BPD sangat diperlukan di tengah perjuangan mendapatkan pengakuan Pemerintah Pusat agar BPD resmi dijadikan DPR Desa.

“Saya sebagai Bapak BPD akan membersamai perjuangan ini sampai akhirnya perjuangan kita resmi difasilitasi negara,” ucap Kang Emil.

Ia mengatakan, peran BPD selaku lembaga pengawas pemerintah desa sangat vital dalam mengawal pembangunan desa. Menurutnya, semua individu yang dipilih secara demokrasi harus diawasi, dievaluasi dan dikritisi oleh lembaga seperti BPD agar pembangunan desa lebih terarah.

“Saya dicoblos dan dipilih rakyat Jabar, yang mengawasinya DPRD Jabar.  Termasuk di desa yang kepala desanya dicoblos oleh rakyat yang mengawasinya yaitu BPD yang setara hak dan kewajibannya seperti DPR,” tutur Kang Emil.

Dengan ada DPR Desa, demokrasi Indonesia bisa lebih paripurna dan juga membuat pembangunan lebih adil. Beberapa waktu lalu, PABPDSI juga telah menemui Komisi II DPR untuk meminta DPD dijadikan DPR Desa.

“Ke Pak Jokowi juga saya sudah sampaikan aspirasi itu secara informal. Yang pasti saya akan berjuang bersama PABPDSI agar demokrasi Indonesia menjadi paripurna sehingga pembangunan di Indonesia ini bisa lebih adil,” ungkapnya.

Untuk itu, Kang Emil meminta BPD di seluruh Indonesia kompak dalam upaya memajukan, meningkatkan, dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa.

“Saya titip anggota BPD di desa-desa se-Indonesia, yuk kita kompak gunakan sila keempat dalam merumuskan, mencari persamaan dan bermufakat,” ujarnya.

PABPDSI memang intens menyuarakan perubahan status Badan Permusyawaratan Desa menjadi DPR Desa atau paling tidak menjadi BPD yang singkatannya Badan Perwakilan Desa.

Dalam Pasal 23 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang disebut pemerintah desa hanya kepala desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa tidak termasuk. Perubahan status dan kewenangan, akan menyejajarkan posisi kepala desa dengan DPR Desa sebagai mitra pembangunan.***

Ikuti update artikel pilihan lainnya dari kami di WhatsApp Channel dan bergabung ke Komunitas WA Infobdg untuk berbagi informasi cepat.

Baca Juga

Charlene Clinic Bandung Perkenalkan QUADESSY, Teknologi Hybrid RF Microneedling untuk Perawatan Kulit KESEHATAN Charlene Clinic Bandung Perkenalkan QUADESSY, Teknologi Hybrid RF Microneedling untuk Perawatan Kulit Yulia Salsabila · 15 Nov 2026 Padma Hotel Bandung Hadirkan Four Hands, Kolaborasi Dua Chef Sajikan Perpaduan Kuliner Italia dan Jepang HOTEL Padma Hotel Bandung Hadirkan Four Hands, Kolaborasi Dua Chef Sajikan Perpaduan Kuliner Italia dan Jepang Yulia Salsabila · 15 Nov 2026 PERSIB Kalah 1-2 dari Java United, Igor Tolic dan Beckham Soroti Evaluasi Tim BANDUNG PERSIB Kalah 1-2 dari Java United, Igor Tolic dan Beckham Soroti Evaluasi Tim Yulia Salsabila · 9 Nov 2026