UMP Jabar 2027 Diusulkan Rp3 Juta, Naik 29 Persen: Kapan UMK Bandung Ditetapkan?
BANDUNG, infobdg.com – UMP Jabar 2027 mengarah ke angka Rp3 juta. Hingga Jumat (20/11/2026), usulan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat itu tinggal menunggu penetapan resmi Gubernur Dedi Mulyadi, yang tenggatnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026).
Angka tersebut disepakati unsur pemerintah dan serikat pekerja dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Gedung Sate, Rabu (18/11/2026). Jika ditetapkan, UMP Jawa Barat naik Rp682.399 atau sekitar 29,44 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp2.317.601.
Rp3 Juta Setara 70,62 Persen Kebutuhan Hidup Layak
Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menyebut usulan itu tertuang dalam berita acara Dewan Pengupahan Nomor 08-BA/XI/Depeprov. Nilai Rp3 juta setara 70,62 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat, yang menurut data yang dirujuk serikat pekerja berada di kisaran Rp4.248.132.
Pemerintah dan serikat pekerja juga menyepakati peta jalan bertahap. Porsi KHL ditargetkan 70,62 persen pada 2027, naik menjadi 90 persen pada 2028, dan menuju 100 persen pada 2029.
Pengusaha punya hitungan lain. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp2.485.256, atau naik Rp167.655 (7,23 persen). Di sisi lain, Ketua KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana menyebut pihaknya sempat mendorong angka minimal 80 persen KHL.
Gubernur Dedi Mulyadi: Tinggal Diumumkan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum mau membuka angka final. Ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (19/11/2026), ia menyebut pembahasan hampir rampung dan formula mengikuti aturan pemerintah. “Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman,” ujarnya, dikutip ANTARA.
Dedi juga mengingatkan bahwa kenaikan upah perlu berjalan seimbang dengan peningkatan produktivitas dan kelancaran pasokan pangan daerah. Sampai artikel ini disusun, Keputusan Gubernur tentang UMP Jabar 2027 belum diumumkan, sehingga angka Rp3 juta masih berstatus usulan.
Baca juga: UMK Bandung 2027 Mulai Dibahas, Besaran Upah Belum Diputuskan
Dampaknya bagi Pekerja di Kota Bandung dan Bandung Raya
Bagi pekerja di Kota Bandung, patokan gaji minimum sehari-hari bukan UMP, melainkan Upah Minimum Kota (UMK). UMK Kota Bandung 2026 ditetapkan sebesar Rp4.737.678 per bulan, jauh di atas usulan UMP 2027. Daerah lain di Bandung Raya juga sudah di atas Rp3 juta pada 2026:
- Kota Bandung: Rp4.737.678
- Kota Cimahi: Rp4.090.568
- Kabupaten Bandung Barat: Rp3.984.711
- Kabupaten Bandung: Rp3.972.202
- Kabupaten Sumedang: Rp3.949.856
Kenaikan UMP ke Rp3 juta lebih terasa langsung di kabupaten/kota yang UMK-nya masih di bawah angka itu, seperti Pangandaran dan Kota Banjar. Meski begitu, penetapan UMP menjadi titik awal sebelum besaran UMK di tiap daerah, termasuk Kota Bandung, diputuskan.
Jadwal Penetapan UMK Bandung 2027
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan jadwal penetapan upah minimum 2027 secara bertahap. Berikut tenggat yang perlu dicatat pekerja dan pelaku usaha di Bandung:
- 21 November 2026: batas penetapan UMP 2027
- 25 November 2026: batas penetapan UMK 2027
- 26 November 2026: batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP)
- 30 November 2026: batas penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK)
Di tingkat kota, Pemkot Bandung sudah membentuk Dewan Pengupahan Kota Bandung masa jabatan 2026–2029 lewat Keputusan Wali Kota Nomor 561/Kep.700-Disnaker/2026, yang diketuai Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana. Dewan inilah yang akan memberi rekomendasi besaran UMK Bandung 2027 kepada Wali Kota, sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
Perlu diingat, UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah, dan pengusaha yang sudah membayar di atas UMK dilarang menurunkan upah pekerjanya.***
Baca juga: BI Rate Naik, Gimana Hitungan KPR Rumah buat Gen Z Bergaji UMK Kota Bandung?
Baca juga: Gaji UMK Bandung 2026, Berapa Cicilan Rumah yang Masih Aman?
Sumber: ANTARA, Inilah Koran, Pikiran Rakyat, Koran Gala, Media Indonesia, Kompas TV, GoodStats, PRFM News



