BANDUNG, infobdg.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi keuangan haji di Bandung pada Sabtu (8/3) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transparansi dan pengelolaan dana haji. Acara ini turut dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kegiatan ini, BPKH menyampaikan bahwa dana kelolaan haji Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan telah melampaui target.
Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan mengungkapkan, hingga akhir 2024, total dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun, atau 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp169,95 triliun. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh juga mengalami peningkatan, dari target Rp11,52 triliun menjadi Rp11,56 triliun.
Dawud menjelaskan bahwa posisi keuangan haji dalam kondisi stabil. Saat ini, dana likuid yang tersedia lebih dari dua kali lipat kebutuhan dana penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga menegaskan bahwa rasio solvabilitas BPKH mencapai 100,66 persen, yang berarti aset keuangan haji mampu menutup seluruh kewajiban yang ada.
Untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi jemaah, BPKH terus berupaya menjaga stabilitas keuangan, salah satunya melalui pembentukan BPKH Limited yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya haji.
Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Menurutnya, dana yang dihimpun dari masyarakat harus dikelola secara efektif agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah.
“Kami berharap BPKH terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Selain itu, kami mendorong penguatan prinsip syariah dan kelembagaan agar BPKH benar-benar menjadi harapan masyarakat dalam pengelolaan dana haji yang adil,” ujar Atalia.
Sosialisasi keuangan haji ini menjadi sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat, yang tahun ini mendapatkan kuota haji sebanyak 38.723 jemaah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan bahwa mayoritas calon jemaah haji di daerahnya adalah ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu, edukasi terkait keuangan haji dinilai sangat diperlukan agar mereka lebih memahami bagaimana dana tersebut dikelola.
“Diseminasi informasi mengenai keuangan haji menjadi sangat krusial. Kami berterima kasih kepada BPKH atas upaya mencerahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji,” kata Dedi.
Acara sosialisasi ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat Islam, penyuluh agama, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.***
