BANDUNG, infobdg.com – Mendukung fasilitas pengadaan barang/jasa kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjalin kerja sama dengan pemegang brand Mbiz, PT. Brilliant Ecommerce Berjaya untuk pemanfaatan mbizmarket.co.id sebagai platform e-marketplace.

Foto: Humas Jabar

Peresmian kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja sama oleh Plh. Sekretaris Daerah Jabar, Daud Achmad, dan CEO PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, Rizal Paramarta, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/01).

Daud menerangkan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa.

“Dengan kerja sama ini bahwa kita dari pihak pemerintah daerah bisa berbelanja untuk kebutuhan kedinasannya secara efisien, efektif, dan lebih akuntabel. Hingga secara umum bisa lebih meningkatkan roda pemerintahan,” kata Daud.

Ia menegaskan, pengadaan barang/jasa melalui pembelian online adalah keharusan, demi melayani publik dengan mudah, cepat, dan efisien. Mbiz akan menyediakan Mbizmarket.co.id sebagai platform marketplace online bagi instansi-instansi di lingkungan Pemprov Jabar. Hal ini tentu akan mendukung percepatan transformasi digital, pun pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jabar.

E-marketplace serta aktivitas transaksi online memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Senada dengan Daud, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar Ika Mardiah pun mengatakan, bahwa pemanfaatan e-marketplace dalam pengadaan barang dan jasa kedinasan akan memperluas sekaligus membuka peluang persaingan usaha yang kompetitif dan sehat.

“Ini untuk melakukan digitalisasi barang/jasa efektif efisien dengan dukungan TIK untuk nilai manfaat yang sebesar besarnya. Juga untuk mendukung UMKM di Jawa Barat,” kata Ika.

Sasaran pengguna platform Mbizmarket adalah pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan UMKM. Ke depannya, pemerintah kota/kabupaten pun akan turut disertakan.

Perjanjian kerja sama ini berlaku tiga tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.