BANDUNG, infobdg.com – Keluhan seorang warga yang mengaku ditolak saat membawa istrinya yang tengah hamil ke Rumah Sakit (RS) Santo Yusup, Kota Bandung, dengan BPJS Kesehatan ramai diperbincangkan di media sosial. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun menyatakan akan menelusuri kejadian tersebut.
Dalam keluhan yang beredar, warga itu menyebut istrinya berada dalam kondisi darurat ketika dibawa ke rumah sakit swasta tersebut. Ia mengaku sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun kesulitan mendapatkan pelayanan. Hingga kini, kronologi lengkap, kondisi medis pasien saat tiba, serta penjelasan dari pihak rumah sakit belum terungkap dalam pemberitaan.
Farhan mengaku belum menerima laporan resmi terkait kejadian itu. Saat ditemui di Cikapundung River Spot, Jumat (13/11/2026), ia menyebut akan mencari tahu duduk perkaranya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Meski begitu, ia menegaskan sikap Pemerintah Kota Bandung terhadap pelayanan kesehatan bagi warga. “Pada prinsipnya di Kota Bandung, tidak boleh ada penolakan pasien,” ujarnya.
Belakangan, sejumlah media melaporkan Farhan juga berencana memanggil direktur utama rumah sakit tersebut untuk meminta klarifikasi atas keluhan yang viral itu.
Dalam kesempatan yang sama, Farhan menyinggung aturan penjaminan BPJS Kesehatan bagi pasien yang datang melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD). Menurut dia, BPJS sejatinya tidak menolak pasien. Namun, pembiayaan dari BPJS tidak berlaku apabila kondisi pasien di IGD dinilai tidak mengancam nyawa atau tidak dilanjutkan dengan rawat inap.
Kondisi seperti itu, kata Farhan, menjadi persoalan yang perlu dicarikan jalan keluar. Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan rumah sakit-rumah sakit di kota ini dan memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang dimiliki, agar warga yang datang mencari pertolongan tidak sampai telantar.
Ini bukan kali pertama Farhan menyoroti persoalan penolakan pasien. Pada Februari 2026, ia juga sempat mengingatkan pimpinan rumah sakit di Kota Bandung agar tidak menolak pasien selama masa transisi pendataan ulang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan menyebut skema UHC Kota Bandung disiapkan sebagai jaring pengaman.
Kini, penjelasan dari pihak RS Santo Yusup dan hasil penelusuran Dinas Kesehatan Kota Bandung masih ditunggu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.***
