BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat sepakat memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah melalui Forum Silaturahmi dan Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah yang digelar di El Hotel Bandung, Kamis (23/10/2025).
Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala dinas, perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, akademisi, serta pengusaha dari dalam dan luar negeri. Forum ini menjadi ruang dialog langsung antara pelaku usaha dan pemerintah untuk membahas berbagai persoalan ekonomi dan investasi di Jawa Barat.
Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mengatakan forum ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah daerah.
“Para pengusaha sudah lama ingin menyampaikan secara langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar. Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan dunia usaha akhirnya bisa disampaikan sekaligus mendengarkan komitmen pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujar Ning.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM itu menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan, pajak dari perusahaan air mineral seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah sekitar.
“Negara seharusnya melakukan tiga hal penting dari uang pajak perusahaan: membangun infrastruktur air bersih dan pertanian, melakukan reboisasi hutan sebagai sumber air, serta memperbaiki jalan di sekitar wilayah operasi. Kalau tiga hal itu dilakukan, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Itulah bukti bahwa negara hadir,” ujar KDM.
Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, Pemprov Jabar akan memprioritaskan pemerataan pajak dengan memetakan desa-desa di sekitar kawasan industri.
“Saya tidak mau lagi melihat situasi di mana pabrik membayar pajak triliunan rupiah, tapi desa di sekitarnya tetap miskin dan kekurangan air bersih. Pajak itu harus kembali kepada wilayah sumbernya,” tegasnya.
Selain itu, KDM juga menyoroti masih adanya perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat tetapi membayar pajak di luar provinsi. Ia meminta agar perusahaan tersebut menunaikan kewajiban pajaknya di Jawa Barat demi keadilan fiskal dan kemajuan daerah.
Dalam forum tersebut, sejumlah pengusaha menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. KDM merespons cepat dan bahkan menelpon pihak terkait di tempat untuk mencari solusi.
“Saya sudah meminta APINDO untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha agar bisa segera kita tangani bersama,” kata KDM.
Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu Astutik, menilai langkah reformasi birokrasi perizinan yang direncanakan Pemprov Jabar sebagai upaya positif.
“Pak Gubernur mencontohkan, perusahaan berisiko rendah seperti pabrik konveksi tidak seharusnya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah akan mengklasifikasikan risiko industri agar perizinan bisa diselesaikan dalam hitungan jam tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujarnya.
Terkait kebijakan ketenagakerjaan, Ning mendukung gagasan Gubernur untuk mengganti sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi satu Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan penyesuaian berdasarkan sektor industri melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja.
Ia juga menyoroti peluncuran aplikasi “Nyari Gawe” oleh Pemprov Jabar yang memudahkan pencari kerja dan perusahaan melakukan proses rekrutmen secara digital.
“Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantre menyerahkan berkas lamaran. Seluruh proses bisa dilakukan secara online, dan ini membantu meminimalkan praktik percaloan tenaga kerja,” ujar Ning.
Ia mengimbau seluruh anggota APINDO untuk mendukung platform tersebut dengan mendaftarkan perusahaan dan mengunggah lowongan pekerjaan yang tersedia.
“Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan proses rekrutmen yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” tambahnya.
Forum ini diakhiri dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bersama-sama memperkuat perekonomian Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan.***
