BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan nasional antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang digelar di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung, Minggu (14/6/2026).
Pertemuan yang dihadiri pengurus APTISI dari berbagai daerah di Indonesia itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemerataan akses pendidikan tinggi, penerimaan mahasiswa baru, penguatan peran PTS, hingga sejumlah regulasi yang dinilai memengaruhi keberlangsungan perguruan tinggi swasta.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
“Kemajuan bangsa kita sangat bergantung pada sumber daya manusia, dan perguruan tinggi merupakan tulang punggung utama dalam menyiapkan SDM unggul tersebut. Saat ini kita dihadapkan untuk menentukan arah terkait bonus demografi dapat menjadi kekuatan atau justru tantangan bagi Indonesia,” ujar Brian dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, besarnya jumlah lulusan SMA dan sederajat setiap tahun membuat keberadaan PTS menjadi sangat penting. Pasalnya, kapasitas perguruan tinggi negeri tidak memungkinkan untuk menampung seluruh calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan.
Karena itu, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara PTN dan PTS. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menjaga kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN agar tidak terus bertambah.
“Pada 2026 ini, jumlah mahasiswa yang diterima di PTN akan sama dengan tahun 2025, bahkan kami prediksi lebih kecil. Ini sebagai respons atas masukan APTISI agar tidak terjadi perebutan calon mahasiswa yang tidak sehat,” kata Brian kepada wartawan usai kegiatan.
Selain itu, Kemdiktisaintek juga tengah mengkaji sejumlah kebijakan terkait Universitas Terbuka (UT). Pemerintah ingin memastikan perluasan akses pendidikan tetap berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan PTS.
“Kami akan formulasikan aturan baru sehingga semua perguruan tinggi, khususnya PTS, bisa terus tumbuh dan berkembang,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Brian juga menyampaikan bahwa kementeriannya telah menerima berbagai masukan dari APTISI terkait persoalan yang dihadapi kampus swasta. Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi ke depan.
“Hal-hal penting tadi akan kami tindak lanjuti. Diskusi berlangsung sangat strategis dan banyak masukan bagi kami di Kemendiktisaintek yang tentu akan menjadi referensi penting dalam mengambil kebijakan di masa depan,” ujarnya.
Ketua Umum APTISI, M. Budi Djatmiko, mengatakan pihaknya mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi PTS. Ia menegaskan bahwa kampus swasta tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan keseimbangan kebijakan agar seluruh perguruan tinggi dapat berkembang sesuai perannya.
“Kami tidak ingin PTS manja, tapi kami juga meminta keseimbangan. PTN difokuskan pada persaingan world class university terutama program S2 dan S3, sementara PTS berperan besar meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi,” katanya.
Menurut Budi, dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah isu lain seperti sistem akreditasi, Kartu Indonesia Pintar (KIP), penyusunan naskah akademik, hingga implementasi pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi perguruan tinggi.
Ia menyebut pemerintah merespons positif usulan tersebut, termasuk rencana penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait implementasi aturan pembebasan PBB bagi kampus.
“Nanti Pak Menteri berjanji akan menyurati dan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri agar perguruan tinggi swasta tidak dibebani biaya PBB,” ungkapnya.
APTISI juga berencana menyusun kajian dan naskah akademik yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan pendidikan tinggi nasional, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Sementara itu, Ketua APTISI Jawa Barat yang juga Rektor UNIKOM, Eddy Soeryanto Soegoto, menilai pertemuan tersebut memberikan optimisme baru bagi kampus swasta di berbagai daerah.
“Beliau menerima semua masukan dengan terbuka dan sudah memberikan beberapa solusi konkret untuk keluhan PTS agar bisa diselesaikan secepat mungkin,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, berbagai respons yang diberikan pemerintah menunjukkan adanya keseriusan untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih sehat dan berkeadilan.
“Bagi kami, ini sangat positif. Yang sudah baik kita teruskan, yang perlu diperbaiki kita perbaiki bersama. APTISI Jawa Barat siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan PTS unggul dan berdampak,” tegasnya.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah dan APTISI sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Selain memperluas akses kuliah bagi masyarakat, sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif serta mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045.***
