BANDUNG, infobdg.com – PPKM Darurat di Kota Bandung baru akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Namun, demi menyikapi beragam dinamika mutakhir selama pelaksanaan, Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan rapat evaluasi PPKM Darurat pada Jumat (16/7).
Dikatakan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, ia sengaja menginisiasi rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lebuh awal agar Kota Bandung bisa mengantongi sejumlah langkah antisipatif.
“Walaupun nanti (PPKM Darurat) berakhir pada 20 Juli, tapi kita tetap laksanakan evaluasi hari ini. Kita mencari masukan-masukan dari Forkopimda untuk menjadi bahan ke depan. Sehingga bisa dikaji dan terus dibahas,” ucap Oded, Jumat (16/7).
Ia menyatakan, PPKM Darurat merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Maka pelaksanaan di daerah pun menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Hingga Jumat 16 Juli 2021, masih belum ada kepastian soal status PPKM Darurat.
Meskipun kemungkinannya diperpanjang, Oded menyatakan, Satgas Penanganan Covid-19 sudah berkoordinasi untuk menginventarisir sejumlah kemungkinan. Sehingga tinggal dikaji lebih lanjut untuk menentukan kebijakan di tingkat daerah.
“Pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Tentu dengan kebijakan lokalnya kita perhatikan. PPKM diperpanjang atau tidak, kita akan menunggu. Karena sampai hari ini belum ada kepastian,” tegas Oded.
Ia juga sangat memahami apabila banyak masyarakat ikut terdampak dengan kebijakan PPKM Darurat ini. Oded sudah meminta agar warga yang tidak masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memperoleh bantuan sosial.
“Atas aspirasi itulah saya minta jajaran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menyiapkan bantuan sosial non-DTKS. Insyaallah pada 19 atau 20 Juli nanti bisa dimulai pembagiannya,” kata dia.
Oded pun mengaku akan terus mendorong rumah sakit di Kota Bandung untuk bisa menambah kapasitas tempat tidur. Khususnya bagi pasien Covid-19. Saat ini, penambahan tempat tidur di rumah sakit Kota Bandung sudah mencapai 42,84%.
Berdasarkan data pada 15 Juli 2021, Bed Occupancy Ratio (BOR) di Kota Bandung berada di angka 90,47%. Jumlah tersebut hampir setengahnya menampung pasien dari luar Kota Bandung.
“Sekarang kita persiapan gedung di antaranya gedung eks RSKIA sebagai rumah sakit darurat. Sedang dijajaki juga akan bekerja sama dengan TNI,” cetus Oded.
Lebih lanjut, Oded juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perihal tambahan stok ketersediaan oksigen.
Di samping itu, Oded juga menggandeng para pengusaha untuk mengalihkan dana sosial atau Coordporate Social Responsibility (CSR) agar bisa membantu penyediaan oksigen.
“Saya sudah mengumpulkan teman-teman pengusaha. Ada 60 perusahaan yang tergabung di Forum TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Mudah-mudahan ada dukungannya untuk menambah stok oksigen di Kota Bandung,” jelasnya.***
