JAKARTA, infobdg.com — Dunia usaha Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Tekanan ekonomi global, ketidakpastian arah kebijakan, hingga lemahnya konsumsi dalam negeri membuat banyak pelaku usaha harus putar otak. Tapi alih-alih hanya menunggu keadaan membaik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memilih bergerak.
Pada 4–6 Agustus 2025 mendatang, APINDO akan menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 di Bandung. Forum ini digadang-gadang jadi ajang konsolidasi penting bagi pengusaha dari seluruh Indonesia untuk menyatukan suara dan mencari solusi nyata.
Mengusung tema “Dengan Semangat Indonesia Incorporated Menuju Indonesia Emas 2045”, Rakerkonas tak sekadar jadi rutinitas tahunan. Di balik tema itu, ada semangat membangun kolaborasi yang lebih solid antara dunia usaha dan pemerintah demi menghadapi tantangan besar mulai dari perlambatan ekonomi hingga tekanan global yang makin berat.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, blak-blakan soal kondisi saat ini. Menurutnya, ekonomi Indonesia tengah berada di zona yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yang hanya menyentuh 4,87% jadi sinyal jelas bahwa ada yang tidak beres. Konsumsi rumah tangga menurun, belanja pemerintah melambat, dan sektor manufaktur terus mengalami kontraksi, dengan PMI di bawah 50 selama tiga bulan berturut-turut.
Namun, di tengah semua tantangan itu, masih ada harapan. Angka investasi pada kuartal II naik menjadi Rp477,7 triliun dan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja berhasil diciptakan selama semester pertama 2025. Menariknya, persebaran investasi mulai merata antara wilayah Jawa dan luar Jawa, pertanda geliat ekonomi mulai menyentuh berbagai daerah.
“Dunia usaha tidak bisa terus jadi penonton. Kita harus jadi mitra aktif pemerintah,” tegas Shinta.
Ia menekankan pentingnya Rakerkonas sebagai ruang strategis untuk membangun konsensus bersama dan merumuskan solusi konkret yang sesuai dengan kondisi lapangan.
APINDO juga menyoroti faktor eksternal yang ikut menekan dunia usaha. Mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga kebijakan tarif Amerika Serikat yang membuat industri padat karya makin terhimpit. Meski begitu, Shinta menilai adanya kesepakatan dagang dengan AS dalam kerangka Framework for Agreement on Reciprocal Trade sebagai angin segar. Langkah ini diharapkan memberi kepastian ekspor sekaligus membuka peluang investasi baru.
Diversifikasi pasar pun jadi agenda penting. APINDO mendorong percepatan perundingan IEU-CEPA dan perluasan akses ke berbagai kawasan strategis seperti RCEP, CPTPP, BRICS+, dan ASEAN. Pengusaha di daerah juga dilibatkan dalam sosialisasi kebijakan ekspor agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.
Tak hanya itu, untuk menjaga stabilitas lapangan kerja khususnya di sektor padat karya, APINDO mengusulkan insentif seperti pembebasan PPN untuk jasa dan bahan baku, percepatan restitusi pajak, penghapusan bea masuk, hingga subsidi energi dan BPJS. Semua ini bertujuan agar industri bisa tetap bertahan, menghindari PHK massal, dan menjaga arus kas tetap sehat.
“Kalau industri padat karya dibiarkan tanpa perlindungan, kita bisa kehilangan sektor penyerap tenaga kerja terbesar,” ujar Shinta.
Ia berharap Rakerkonas bisa jadi ajang lahirnya kebijakan konkret, bukan hanya jadi ruang diskusi kosong.
Menariknya, Rakerkonas kali ini tak digelar di Jakarta, melainkan di Bandung, sebuah simbol bahwa perhatian APINDO juga menyentuh daerah.
Ketua Steering Committee Rakerkonas, Anthony Hilman, menyebut tantangan di daerah justru tak kalah berat mulai dari tingginya biaya logistik, proses perizinan yang berbelit, hingga kepastian hukum yang masih lemah.
“Kami ingin suara dari daerah benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” katanya.
Forum ini akan menghadirkan berbagai tokoh strategis, dari menteri kabinet, pengambil kebijakan, hingga ekonom senior seperti Wijayanto Samirin dan Raden Pardede.
Lewat Dialog Ekonomi yang digelar, pelaku usaha dari seluruh penjuru Indonesia akan berdiskusi langsung dengan para pengambil keputusan, membahas bagaimana sektor swasta bisa ikut mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Bagi Shinta, satu hal yang paling dibutuhkan pelaku usaha saat ini adalah kepastian, kecepatan, dan keberpihakan dari negara.
“Rakerkonas ini bukan sekadar pertemuan organisasi. Ini adalah panggung besar untuk membangun langkah bersama. Kita tidak bisa terus menunggu. Saatnya bertindak,” pungkasnya.***
