BANDUNG, infobdg.com – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu prioritas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait Proyek Stategis Nasional (PSN) di Provinsi Jabar.
Adapun nantinya, akan ada empat stasiun pemberhentian dalam rute tersebut, yakni Stasium Halim, Karawang, Walini, hingga Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung.
Namun, hingga saat ini Ridwan Kamil menilai rencana pembangunan moda transportasi antara Stasiun Tegalluar ke Pusat Kota Bandung belum memiliki kepastian dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) dan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Satu hal yang masih belum diputuskan secara jelas (dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung) adalah penghubung dari stasiun terakhir di Tegalluar menuju Kota Bandung. Apakah LRT, harus segera diputuskan. Saya lihat dari Kemenhub dan KCIC belum fix memutuskan,” ungkap Kang Emil, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber web seminar KCIC “Future Now Urbanities Lifestyle, Lebih Cepat Lebih Dekat” melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/10).
Kang Emil pun berharap moda transportasi penghubung ini tak terlambat dibangun. Sebab targetnya pada akhir tahun 2020, realisasi pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mencapai 70%.
Meski begitu, Kang Emil menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar akan mendukung keputusan pemilihan moda transportasi terintegrasi yang akan dibangun selama memudahkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami dukung keputusan pemilihan moda transportasinya dan kami do’akan lancar. Apapun itu (transportasi penghubungnya), waktu sudah mendesak dan saya mengajak mari segera putuskan pilihan yang paling rasional,” ujar Kang Emil.
Dalam seminar online itu, Kang Emil juga menjelaskan bahwa pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3kilometer itu akan melahirkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar, yakni Transit Oriented Development (TOD) alias pengembangan yang mengintergrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik dengan konektivitas yang mudah di Karawang, Walini, dan Tegalluar.
“Dengan kereta cepat, tiga pusat pertumbuhan baru akan lahir. Jadi jalur transportasi ini jangan dilihat hanya dari mewadahi kebutuhan volume pergerakan mobilitas eksisting, tapi juga jadi alasan melahirkan gagasan kota baru,” cetus Kang Emil.
Kang Emil pun menambahkan, di masa depan nanti masyarakat akan memiliki pilihan tempat tinggal selain di kawasan metropolitan Jabodetabek atau Bandung Raya, yaitu di area pusat kota baru. Sebab dengan adanya TOD, efektivitas bukan lagi mengenai jarak, tetapi waktu.
“Kalau ditanya berapa jauh Jakarta-Bandung? Jawaban konvensional biasanya 130 kilometer, tetapi di masa depan jawabannya adalah 36 menit. Jadi waktu akan menjadi kata kunci baru dalam mempersepsikan sebuah jarak (di masa depan),” terangnya.
Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub RI Heru Wisnu Wibowo berujar, moda transportasi penghubung stasiun Tegalluar ke pusat Kota Bandung akan segera diputuskan bulan depan.
“Banyak alternatif, saya harap di bulan depan sudah diputuskan,” ujar Heru.
Heru mengatakan, pihaknya (Kemenhub) terus berkoordinasi dengan PT. KCIC terkait penentuan lokasi yang paling efektif. Ia pun memastikan, pola pembangunan tersebut menggunakan sistem Business to Business (B2B) bukan bentuk kerja sama pemerintah dan badan usaha.
“Kita terus koordinasi dengan KCIC terkait dengan lokasi fasilitas integrasi yang paling efektif,” katanya.
“Untuk fasilitas integrasinya ini nanti akan disiapkan oleh investor bukan pemerintah, karena kereta cepat ini investasi swasta,” pungkas Heru.
