BANDUNG, infobdgcom – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan menggandeng komunitas media di Kota Bandung untuk menghimpun berbagai masukan terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat komunikasi kepada masyarakat.
Kegiatan audiensi yang berlangsung pada Jumat (10/7) itu menghadirkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur tokoh masyarakat, dr. Lula Kamal, didampingi Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan, Ropik Patriana. Diskusi diikuti perwakilan Komunitas Pewarta Balai Kota Bandung (PBB) dan Jurnalis Lifestyle Bandung (JLB).
Dalam kesempatan tersebut, Lula menegaskan media memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, media juga dinilai menjadi jembatan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang ditemui peserta di lapangan.
“Media memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan Program JKN. Selain berperan sebagai pemberi informasi yang akurat kepada masyarakat, media juga menjadi salah satu kanal yang mampu menangkap dan menyampaikan aspirasi publik terkait pelayanan kesehatan,” ujar Lula.
Menurutnya, kedekatan media dengan masyarakat membuat berbagai masukan maupun keluhan mengenai pelayanan kesehatan sering kali lebih dulu diterima oleh para jurnalis. Karena itu, pandangan dari komunitas media dinilai dapat memberikan gambaran objektif mengenai implementasi Program JKN.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari efektivitas penyebaran informasi mengenai Program JKN, pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai peserta, hingga berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih menjadi sorotan publik.
Komunitas media juga mendorong BPJS Kesehatan untuk memperluas strategi komunikasi agar informasi mengenai layanan JKN dapat menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform digital.
Ketua Jurnalis Lifestyle Bandung, Dini Budiman, menilai edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan BPJS Kesehatan ketika membutuhkan layanan medis.
“Hak dan kewajiban peserta JKN itu harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan multi platform (web, video hingga media sosial). Dengan begitu, peserta bisa membayar iuran dengan baik dan tidak hanya membayar saat mendesak saja,” katanya.
Dini juga berharap BPJS Kesehatan dapat lebih rutin melibatkan komunitas wartawan dalam kegiatan sosialisasi. Menurutnya, profesi jurnalis memiliki mobilitas tinggi sehingga perlindungan melalui jaminan kesehatan menjadi kebutuhan yang penting.
“Para jurnalis ini termasuk pekerja yang cukup rentan bermasalah dengan kesehatan. Jadi jaminan kesehatan itu menjadi sangat penting bagi kami,” ujarnya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan terus memperluas akses layanan melalui berbagai kanal digital. Peserta kini dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165 untuk memperoleh berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
Di Jawa Barat, kemudahan layanan tersebut juga didukung oleh jaringan fasilitas kesehatan yang luas, meliputi 3.103 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 485 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 973 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di seluruh wilayah Jawa Barat.***
