BANDUNG, infobdg.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberantas premanisme dan gangguan organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat dunia usaha.
Komitmen ini disepakati dalam penandatanganan kerja sama antara Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi dengan sejumlah pemangku kepentingan keamanan, termasuk Ketua DPRD Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, dan Kapolda Metro Jaya pada Jumat (21/2) di Gedung DPRD Jawa Barat.
Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu Astutik, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini, yang dianggap sebagai angin segar bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia usaha. Komitmen ini sangat penting untuk melindungi industri, baik di dalam maupun di luar kawasan industri,” ujarnya.
APINDO Jabar meyakini bahwa pemberantasan premanisme akan berdampak positif terhadap iklim investasi di Jawa Barat.
Dengan adanya jaminan keamanan dalam berusaha, diharapkan kepercayaan investor meningkat, sehingga bisa mencegah hengkangnya investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Saat ini, Jawa Barat memiliki angka pengangguran tertinggi di Indonesia, yakni 1,76 juta orang atau 23,7% dari total nasional.
Ning menegaskan pentingnya menjaga stabilitas investasi agar tidak semakin banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi telah menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum sejak awal menjabat.
“Beliau bukan hanya pemimpin yang berani berbicara, tetapi juga bertindak nyata. Langkah cepatnya dalam menyusun rencana aksi pemberantasan premanisme membuktikan komitmennya untuk menciptakan Jawa Barat yang lebih aman dan ramah bagi investasi,” tambahnya.
Selain itu, Ning juga menilai bahwa pendekatan Kang Dedi yang turun langsung ke lapangan menjadi keunggulan tersendiri.
Dengan memahami secara langsung tantangan dunia usaha, kebijakan yang diambil diharapkan lebih selaras dengan kebutuhan industri, baik skala besar maupun UMKM.
APINDO Jabar berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha semakin erat ke depannya.
“Kolaborasi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ning.***
