BANDUNG, infobdg.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah strategis Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menjaga iklim usaha yang kondusif di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan dalam audiensi yang digelar di Gedung Pakuan Bandung dan dihadiri oleh jajaran pengurus APINDO Jabar, anggota luar biasa, serta perwakilan dari APINDO kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu Astutik, menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur yang langsung membentuk satgas pemberantasan premanisme sejak awal masa jabatannya.
“Langkah ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dan mendorong masuknya investasi,” ujar Ning.
Namun, Ning juga menyoroti berbagai tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, di antaranya dampak dari kebijakan tarif impor oleh Amerika Serikat yang dinilai akan memengaruhi ekspor industri Jabar. Ia meminta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri tetap terjaga.
APINDO Jabar turut menyinggung ketidakpastian hukum terkait pengupahan, terutama revisi SK Upah Minimum Sektoral Jawa Barat 2025 yang dinilai mengganggu kepastian berusaha.
“Kami berharap pemerintah bisa hadir sebagai penengah agar tidak terus terjadi tarik-menarik setiap tahun,” tegas Ning.
Ia juga mengusulkan penguatan peran Dewan Pengupahan sebagai forum resmi penetapan upah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya terkait konflik hubungan industrial yang kerap terjadi. Ia menilai persoalan banyak bermula dari proses rekrutmen tenaga kerja yang tidak melibatkan warga lokal.
“Saya minta agar proses perekrutan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, dan memprioritaskan tenaga kerja lokal,” katanya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan limbah industri secara bertanggung jawab.
“Pelaku usaha jangan sampai berdosa terhadap alam. Limbah harus diolah sesuai regulasi,” ucapnya.
Ia juga meminta kontribusi fiskal dari dunia usaha agar dampak ekonomi bisa dirasakan masyarakat Jabar. Diantaranya melalui pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan administrasi perusahaan ke Jabar, serta penggunaan pelat nomor kendaraan lokal untuk operasional industri.
APINDO Jabar menyambut baik berbagai permintaan tersebut. Ketua APINDO Jabar langsung meminta komitmen dari para pengusaha yang hadir untuk mendukung upaya Gubernur.
“Semua permintaan itu masuk akal. Kami akan bantu koordinasi rekrutmen tenaga kerja lokal dan mendukung pemindahan NPWP secara bertahap,” ujarnya.
Terkait limbah, Ning mengakui masih ada perusahaan yang belum patuh, namun sebagian besar industri, terutama yang bekerja sama dengan brand internasional, telah menerapkan standar keberlanjutan.
“Kami akan terus mendorong peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan pengusaha,” tambahnya.
Gubernur menutup pertemuan dengan menyampaikan bahwa Pemprov tengah menyiapkan paket kebijakan strategis yang akan diluncurkan pada 18 April 2025. Ia berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.***
