- Advertisement -

Bansos Tahap II Provinsi Jabar Rampung, Dudi: Hanya Retur 0.6%

Berita Lainnya

BANDUNG, infobdg.com – Distribusi Bantuan Sosial (bansos) Tahap II Jawa Barat sudah rampung dengan persentase berhasil serah nyaris 100%.

Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6% saja yang gagal serah. Hal tersebut memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar sudah baik dan akurat.

Humas Jabar

Dikatakan Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar, Dudi Sudradjat Abdurachim, bahwa terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap II ini.

“Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat,” beber Dudi, Senin (7/9).

Pemerintah Provinsi Jabar pun telah berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak ada penerima bansos ganda.

Dudi menyatakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.

“Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari,” ucap dia.

Hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, Dudi berujar pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.

“Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi,” tukasnya.

Ia pun mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer). Hal tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan, dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi.

“LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota,” pungkas Dudi.

Pendistribusian bansos provinsi tahap II ini disertai dengan pelaporan ketat sesuai data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Apabila data nama dan alamat tidak sesuai, maka paket bansos provinsi akan dikembalikan untuk diverifikasi ulang.