BANDUNG, infobdg.com – Pembangunan fasilitas Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kota Bandung mengakui penyampaian informasi mengenai proyek tersebut belum menjangkau masyarakat secara luas, terutama terkait potensi kemacetan dan dampaknya terhadap aktivitas warga.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sosialisasi selama ini lebih banyak menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak langsung pembangunan. Sementara itu, informasi mengenai lokasi pekerjaan, tahapan konstruksi, hingga gangguan lalu lintas masih perlu disampaikan secara lebih masif.
“Sosialisasi kepada pedagang yang terdampak langsung sudah berjalan dengan baik. Namun sosialisasi mengenai proyek BRT yang berpotensi menimbulkan kemacetan, masih menjadi pekerjaan rumah,” kata Farhan, dilansir dari Inilah Koran, Selasa (20/10).
Farhan meminta tim BRT memperluas sosialisasi dalam sepekan ke depan. Informasi tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat mengetahui ruas jalan yang sedang dikerjakan maupun lokasi yang akan menjadi titik pembangunan berikutnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar pengguna jalan dapat menyesuaikan perjalanan dan mengantisipasi kepadatan kendaraan. Pemerintah juga ingin memastikan pembangunan transportasi publik tidak justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Saya ingin memastikan proyek itu berjalan dengan baik, dan tidak merugikan masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.
Saat ini, pekerjaan pembangunan halte BRT berlangsung di kawasan Cicadas dan Jalan Jakarta. Tahapan berikutnya direncanakan menyasar sejumlah ruas, di antaranya Jalan Ahmad Yani, Asia Afrika, Jenderal Sudirman, Jalan Rajawali, hingga kawasan Pasar Baru.
Persoalan muncul karena pekerjaan konstruksi di sejumlah titik menggunakan ruang jalan sehingga mempersempit area yang bisa dilalui kendaraan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pengguna jalan, terutama di ruas yang sudah padat pada jam sibuk.
Sebelumnya, Farhan juga meminta kontraktor mengevaluasi desain halte yang menuai keluhan masyarakat. Salah satu persoalan yang disorot berada di kawasan Kiaracondong, karena posisi halte berdekatan dengan perlintasan kereta api.
“Saya akan ngobrol dulu sama BRT, karena ada juga satu keluhan di Jalan Rajawali, yaitu halte BRT malah menutup jalan akses untuk kendaraan niaga ke salah satu perusahaan logistik,” kata Farhan.
Farhan menyebut desain fasilitas yang sudah terbangun tidak serta-merta dibongkar. Namun, evaluasi dan penyesuaian dinilai masih memungkinkan dilakukan sebelum layanan BRT beroperasi.
“Kalau bongkar ulangnya, kita belum tahu, ya. Tapi kita lakukan review, kita lakukan penyesuaian. Karena bagaimanapun juga, mumpung belum operasional, maka sama-sama kita harus melakukan review,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menyiapkan langkah untuk mengurangi dampak konstruksi terhadap arus kendaraan. Upaya tersebut mencakup pengaturan waktu pengerjaan, penempatan petugas, serta pemberian petunjuk jalur alternatif di lokasi proyek.
Pembangunan BRT diharapkan dapat memperkuat transportasi umum dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Namun, kelancaran pelaksanaan proyek, keselamatan pengguna jalan, dan keterbukaan informasi tetap menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan pemerintah bersama pihak pelaksana.***
