BANDUNG, infobdg.com – Menurut survei, dukungan terhadap kekerasan ekstrim dan organisasi kekerasan ekstrim di Jawa Barat tidak begitu menonjol.
Sementara survei mengenai dukungan terhadap organisasi intoleran, nyatanya berimbang antara yang mendukung dan tidak mendukung.
Hal ini disampaikan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rizka Halida, dalam kegiatan Diseminasi Hasil Survei Opini Publik mengenai Sikap Publik atas Kekerasan Ekstrim dan Intoleransi dalam Kehidupan Beragama, Kamis (8/6), di Bandung.
“Dukungan terhadap organisasi yang mengampanyekan intoleransi, sampai saat ini tinggi pengetahuannya tapi dukungan berimbang antara setuju dan tidak setuju. Ada 45 persen yang setuju dan tidak setuju,” ujar Rizka.
Meski lanjut Rizka, hasil survei tersebut belum sepenuhnya menjadi tolak ukur, mengingat 27 kota/kabupaten di Jawa Barat memiliki karakteristik tersendiri, merujuk dari sejarah masa lalu masing-masing kawasan tersebut.
“Temuan ini perlu dilihat perwilayah. Secara umum wilayah tidak setuju dengan kekerasan ekstrim, tapi ada wilayah yang bisa dikaji lebih lanjut. Ada wilayah di masa lalu yang sejarahnya potensial, mendukung kekerasan ekstrim,” ucapnya.
Ia menganggap persoalan ini patut diwaspadai, sebab dapat menjadi ancaman.
“Secara umum, bukan mayoritas. Tapi ada poin yang perlu kita jadikan perhatian, cukup banyak yang mendukung dalam bentuk pergi berperang ke negara lain untuk membela agama,” lanjut dia.
Artinya, Rizka menilai hal ini masih sangat potensial untuk dijadikan target mereka yang ingin merekrut orang ke Suriah.
Ia menambahkan, masih ada potensi ancaman yang harus diwaspadai di Jawa Barat menurut hasil survei. Itu adalah tingginya kelompok muda yang mendukung adanya regresif gender. Berbeda dengan kelompok usia lain yang cenderung lebih netral.
Contoh regresif gender menurut Rizka terkait wajar atau tidak perempuan berpergian sendiri, hingga kepala daerah perempuan.
“Kelompok muda cukup banyak yang mendukung juga persetujuan norma gender yang regresif. Mayoritas masih setuju dan di Jawa Barat cenderung setuju dibanding kelompok usia lain,” beber dia.
Mendekati tahun politik Pemilu 2024, sejauh ini Rizka melihat di Jawa Barat politik identitas cenderung menurun.
Meski begitu, tetap diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan. Sebab tidak menutup kemungkinan seiring mendekati Pemilu, isu politik identitas dapat kembali mencuat.
“Jawa Barat kita lihat data di 2019 politik identitas cenderung naik. Di 2022 angkanya turun. Kita tahu politik belum panas, tapi sangat mungkin bila semakin mendekati 2024 intoleransi bisa meningkat,” ucapnya.
“Dengan catatan tidak ada upaya dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk membatasi isu politik identitas digunakan memobilisasi orang menjelang Pemilu,” tegas dia.***
