BANDUNG, infobdg.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai produk yang haram digunakan. Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar para pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan vape.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI menyebut penggunaan vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan rokok elektrik.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan,” ujar Asrorun Niam, dilansir dari laman resmi MUI, Senin (9/11).
MUI juga menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang memiliki sifat adiktif. Zat tersebut dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Selain penggunaan, ketentuan dalam fatwa tersebut turut mengatur penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Aktivitas tersebut juga dinyatakan haram.
Sementara itu, poin ketiga dalam ketentuan hukum fatwa secara tegas menyebut kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik sebagai perbuatan yang diharamkan.
Dengan demikian, ketetapan MUI mencakup seluruh mata rantai aktivitas vape, mulai dari penggunaan oleh konsumen hingga kegiatan usaha yang berkaitan dengan produk tersebut.
MUI Minta Pemerintah Susun Aturan Larangan Vape
Tak berhenti pada penetapan fatwa, MUI juga meminta pemerintah bersama DPR segera mengambil langkah untuk mengatur pelarangan rokok elektrik melalui regulasi yang disertai ketentuan sanksi.
Rekomendasi tersebut ditujukan kepada sejumlah lembaga, mulai dari pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, hingga aparat penegak hukum.
BPOM diminta memperketat pengawasan terhadap produk vape dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara Kementerian Perindustrian diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri rokok elektrik.
MUI juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, mengenai bahaya nikotin serta risiko penyalahgunaan perangkat vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa penetapan fatwa tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif rokok elektrik.
MUI berharap masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilansir dari RRI, Selasa (10/11/2026). RRI.co.id +2
Meski demikian, penetapan fatwa haram oleh MUI perlu dibedakan dengan larangan berdasarkan hukum negara. Penerapan larangan secara nasional, termasuk pemberian sanksi hukum, masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.
Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, penggunaan hingga aktivitas produksi dan perdagangan vape kini masuk dalam ketentuan yang dinyatakan haram menurut hukum Islam oleh MUI.***
