BANDUNG, infobdg.com – Keberadaan puluhan reklame rusak dan tidak lagi berfungsi di Kota Bandung menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Sedikitnya 67 titik reklame masuk dalam daftar yang akan ditertibkan karena dinilai mengganggu penataan kawasan perkotaan.
Namun, persoalan reklame tidak hanya berkaitan dengan keindahan kota. Kondisi konstruksi yang tidak terawat juga berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama ketika terjadi hujan deras dan angin kencang.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penertiban reklame harus dilakukan tanpa membedakan pemiliknya, termasuk perusahaan besar yang menggunakan media promosi di ruang publik.
Menurutnya, penegakan aturan tidak boleh hanya menyasar pedagang kaki lima (PKL) maupun bangunan liar, tetapi juga harus menyentuh reklame milik perusahaan yang melanggar ketentuan.
“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” ujar Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin (9/11).
Farhan meminta seluruh perangkat daerah memastikan proses penertiban berjalan sesuai ketentuan. Petugas juga diminta tetap mengedepankan pendekatan humanis saat melakukan penindakan di lapangan.
“Hal-hal yang menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” katanya.
Di sisi lain, ancaman keselamatan akibat reklame bermasalah bukan persoalan baru di Kota Bandung. Insiden konstruksi reklame roboh beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
BandungBergerak mencatat sedikitnya sembilan kejadian reklame roboh sepanjang 2021 hingga 2026. Bahkan, empat kejadian tercatat terjadi sepanjang 2026, termasuk insiden yang menyebabkan empat orang mengalami luka-luka serta merusak sejumlah bangunan dan kendaraan.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan kondisi fisik reklame perlu menjadi perhatian serius, bukan hanya ketika terjadi kerusakan atau setelah konstruksi ambruk.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung juga menegaskan bahwa penertiban reklame ilegal bukan semata-mata persoalan estetika, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal keindahan kota, tapi juga menyangkut keselamatan warga,” ujar Farhan.
Dengan adanya 67 titik reklame rusak yang masuk daftar penertiban, masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam memastikan seluruh konstruksi yang berisiko segera ditangani.
Pemkot Bandung juga perlu memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa kondisi tiang, rangka penyangga, sambungan konstruksi, serta kelayakan reklame yang masih berdiri di sepanjang jalan.
Selain itu, kejelasan mengenai lokasi 67 reklame, identitas pemilik, hingga jadwal penertiban menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui titik-titik yang berpotensi membahayakan aktivitas di ruang publik.
Sebab, penataan reklame seharusnya tidak berhenti pada upaya mempercantik wajah kota. Pengawasan berkala dan tindakan cepat terhadap konstruksi yang rusak menjadi bagian penting untuk melindungi keselamatan pengguna jalan di Kota Bandung.***
