BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM kepada sekitar 20,6 juta keluarga penerima manfaat di Indonesia sebagai bentuk pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Untuk Kota Bandung sendiri, berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat sebanyak 76.497 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BLT BBM. Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Diungkapkan Ketua Satgas Penyaluran BLT Kompensasi BBM Kantor Pos Bandung, Doni Meilana, proses penyaluran bantuan untuk warga Kota Bandung sudah dilakukan sejak Kamis (8/9).
Besaran BLT BBM yang diberikan adalah Rp150.000 per bulan selama empat bulan dari September hingga November yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada September sebesar Rp 300.000 (September dan Oktober). Tahap kedua direncanakan dilakukan pada bulan November sebesar Rp 300.000 (November dan Desember). Serta mendapatkan program bantuan tunai sembako sebesar Rp200.000 per KPM.
Ia mengatakan, pada hari pertama penyaluran PT. Pos Kota Bandung telah menyalurkan kepada 11.873 KPM di Kota Bandung.
“Hari ini Jumat (9/9) kita targetkan penyaluran kepada 11.770 KPM. Sesuai target dari Kementerian Sosial yang harus selesai selama 10 hari, kita akan selesaikan selama 7 hari ke depan, supaya masih ada waktu untuk kita siapkan bagi penerima yang belum mengambil,” katanya.
Ia menerangkan, ada tiga cara salur BLT BBM, yaitu disalurkan di Kantor Pos terdekat, disalurkan di komunitas setempat (Kecamatan, Desa/ Kelurahan), dan disalurkan langsung ke rumah penerima manfaat bila penerima manfaat termasuk pada disabilitas, lanjut usia, atau sakit.
“Untuk pengambilan di Pos Bandung selama dua hari ini kita fasilitasi untuk 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sumur Bandung, Regol dan Astanaanyar. Untuk lokasi lain itu tergantung pihak kecamatan dan kelurahan mau tempatnya di mana,” beber dia.
Adapun tahapan proses verifikasi KPM dari BLT BBM pada saat akan menerima bantuan ini, yaitu melalui face recognition, scan barcode cekpos digital yang terdapat pada SP KPM.
Selain itu, apabila penerima manfaat diwakili oleh keluarga, maka akan diinput Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mewakili, juga foto diri KPM atau yang mewakili, dan khusus untuk KPM difabel difoto seluruh badan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan melakukan pengawasan penyaluran BLT BBM dan sembako berkoordinasi dengan Kantor Pos, camat, dan lurah.
“Dinsos akan menurunkan tim monitoring dan TKSK untuk membantu mengawasi. Kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya,” ujarnya.***
