BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan penataan sejumlah titik yang berpotensi menghambat pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menertibkan reklame yang berada di sekitar area pengerjaan proyek.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti keberadaan reklame yang dinilai mengganggu proses pembangunan.
“Hal ini dikarenakan ada beberapa reklame yang perlu dikoordinasikan untuk segera ditertibkan,” ujar Bambang, dilansir dari SindoJabar, Rabu (11/11).
Menurutnya, Satpol PP turut mendukung percepatan pembangunan BRT melalui penegakan aturan dan penataan kawasan. Selain reklame, penertiban bangunan yang melanggar ketentuan juga dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kewilayahan.
“Satpol PP saat ini hanya menjadi pendukung atas kegiatan yang dilakukan oleh kewilayahan,” kata Bambang, dilansir dari Radar Bandung.
Di sisi lain, pembangunan BRT mulai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Salah satunya terjadi di kawasan perbatasan Kota Bandung dan Cimahi, tepatnya Jalan Nasional Cibeureum hingga persimpangan Jalan Rajawali-Jalan Nurtanio.
Penyempitan badan jalan akibat pengerjaan halte BRT menyebabkan antrean kendaraan mencapai sekitar 500 meter pada 31 Oktober 2026.
Seorang pengendara bernama Eka mengaku membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk menempuh perjalanan dari perbatasan Cimahi menuju Jalan Pajajaran.
“Perjalanan jadi terhambat. Kasihan yang bekerja karena macet sekali akibat ada proyek di siang hari,” ungkap Eka, dilansir dari detikJabar.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek BRT, Bagus Gesit Sugesti, menjelaskan pembangunan BRT tidak hanya mencakup infrastruktur halte dan jalur, tetapi juga kesiapan armada, operator, sistem pelayanan, pembayaran, hingga kelembagaan.
“Kami tidak hanya membangun infrastruktur, tapi kami meyakinkan bahwa sudah ada armada, kemudian operator, sistem pelayanannya, sistem pembayaran, begitu juga kelembagaan,” kata Bagus, dilansir dari PRFM News.
BRT Bandung Raya direncanakan mulai beroperasi secara bertahap pada 2027. Kehadiran transportasi massal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Meski demikian, percepatan pembangunan perlu diimbangi dengan pengaturan lalu lintas dan penataan kawasan agar aktivitas konstruksi tidak semakin membebani mobilitas masyarakat.***
