BANDUNG, infobdg.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara mengenai keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Farhan menghormati keputusan tersebut, tetapi menilai penerapan aturan pelarangan secara menyeluruh harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah.
Farhan mengatakan, keputusan yang dikeluarkan MUI tentu memiliki dasar keilmuan dan pertimbangan dari para ulama. Namun, terkait konsekuensi hukum maupun penerapan larangan, ia menyerahkannya kepada pihak yang memiliki kewenangan.
“Saya sangat menghormati keputusan dan pendapat dari para ulama,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (11/11), dilansir dari JPNN.
Di sisi lain, Farhan mengungkap adanya temuan penyalahgunaan perangkat vape yang digunakan untuk mengonsumsi zat terlarang. Sejumlah perangkat rokok elektrik diketahui dimodifikasi dengan memasukkan cairan yang mengandung amfetamin.
Meski demikian, ia mengingatkan agar temuan tersebut tidak langsung digeneralisasi terhadap seluruh produk vape. Menurutnya, belum ada kesimpulan bahwa semua rokok elektrik mengandung narkotika maupun amfetamin.
“Memang ditemukan beberapa fakta bahwa vape itu ada beberapa yang diinjek dengan bahan-bahan amfetamin cair,” kata Farhan, dilansir dari InilahBandung.
Farhan juga menilai perangkat vape memang dapat disalahgunakan sebagai media konsumsi zat terlarang. Namun, ia mempertanyakan apabila potensi penyalahgunaan tersebut langsung dijadikan alasan untuk melarang seluruh penggunaan rokok elektrik.
Terkait kemungkinan Pemkot Bandung menerbitkan aturan pelarangan vape di tingkat daerah, Farhan menyebut kewenangan regulasi tersebut berada di pemerintah pusat.
Ia merujuk pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai salah satu landasan terkait pengaturan penyalahgunaan zat terlarang.
“Regulasi tentang pelarangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 ada di kewenangannya pemerintah pusat,” jelasnya, dilansir dari FokusJabar.
Sebelumnya, MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam ketetapan tersebut, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Ketentuan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat vape serta aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
MUI turut merekomendasikan pemerintah bersama DPR untuk menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk rokok elektrik.
Dengan adanya fatwa tersebut, pembahasan mengenai pengendalian vape kini turut menjadi perhatian, termasuk terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan di lapangan.***
