BANDUNG BARAT, infobdg.com – Ancaman penutupan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti pada November 2026 menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Di tengah terbatasnya tempat pembuangan akhir, kondisi armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB juga tengah memprihatinkan.
Dari total 48 unit armada yang diperiksa Komisi III DPRD KBB, sebanyak 17 unit ditemukan mengalami kerusakan berat. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menghambat pengangkutan sampah, terlebih ketika akses pembuangan ke Sarimukti tidak lagi tersedia.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, mengatakan kerusakan kendaraan menyentuh sejumlah komponen penting, mulai dari sistem pengereman, mesin, bak penampung hingga persneling. Bahkan, ada kendaraan yang harus diikat agar tetap bisa berjalan.
“Dari total 48 unit armada yang ada, sebanyak 17 unit di antaranya sudah mengalami kerusakan parah,” kata Pither saat meninjau UPT Kebersihan KBB, Jumat (13/11/2026), dilansir dari Inilahkoran.
Menurut Pither, armada yang tidak layak jalan bukan hanya memperlambat pengangkutan, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan sopir. Ia meminta pembenahan dilakukan agar pelayanan kebersihan tidak semakin terganggu.
Persoalan tersebut semakin mendesak karena KBB masih mengandalkan TPPAS Sarimukti di Kecamatan Cipatat sebagai lokasi pembuangan sampah. Sementara itu, kapasitas tempat pembuangan regional tersebut dilaporkan telah kritis dan diperkirakan menghadapi batas operasional pada November ini.
Ketua Komisi III DPRD KBB itu sebelumnya juga mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan alternatif pengelolaan sampah. Ia mempertanyakan lokasi pembuangan apabila Sarimukti berhenti beroperasi sementara fasilitas pengganti belum siap.
“Kalau Sarimukti ditutup sementara Legoknangka belum berjalan, sampah mau dibawa ke mana? Ini yang harus kita antisipasi sejak sekarang,” ujar Pither.
Di sisi lain, Kepala UPT Kebersihan DLH KBB, Imam Fauzi, menyebut armada kebersihan setiap hari harus mengangkut lebih dari 150 ton sampah dengan frekuensi sekitar 44 perjalanan atau rit.
Beban operasional yang tinggi membuat kendaraan kerap keluar-masuk bengkel. Menurut Imam, satu unit kendaraan bahkan bisa menjalani perbaikan satu hingga dua kali dalam sebulan.
“Kondisi armada kita memang sering masuk bengkel, bahkan terkadang satu hingga dua kali dalam sebulan per unit karena beban kerja yang berat,” kata Imam.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DLH KBB bersama DPRD tengah menyiapkan perubahan pola pengadaan armada. Pada 2027, pemerintah daerah berencana menghentikan pengadaan pembelian kendaraan baru dan beralih ke sistem sewa. Sebanyak 10 unit armada sewaan direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional.
Sementara itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pengelola Sarimukti terus dilakukan guna memastikan kelancaran pengangkutan selama masa transisi. Namun, kepastian skema pembuangan setelah Sarimukti berhenti beroperasi tetap menjadi hal yang harus segera dijawab.
DPRD KBB juga mendorong 16 kecamatan mulai menyiapkan skema pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar sampah tidak menumpuk di lingkungan permukiman apabila tempat pembuangan regional tersebut benar-benar ditutup.
Jika ancaman penutupan Sarimukti tidak diimbangi dengan lokasi pengolahan alternatif dan armada yang memadai, masyarakat berpotensi menghadapi persoalan berlapis, yakni pengangkutan yang terlambat, sampah menumpuk, hingga terganggunya pelayanan kebersihan.***
