BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan kebijakan pembatasan hingga larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan. Aturan tersebut menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN.
Kebijakan ini sedang dimatangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat bersama Biro Hukum Pemprov Jabar. Sosialisasi awal juga mulai dilakukan melalui sejumlah media publikasi dengan membawa pesan ASN Jawa Barat Tanpa Vape.
Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan rencana penerbitan surat edaran terkait larangan tersebut tengah disiapkan sebagai upaya membangun lingkungan kerja yang lebih sehat sekaligus menjaga kedisiplinan aparatur.
“Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” kata Dedi, dilansir dari ANTARA.
Menurut Dedi, penggunaan vape tidak hanya menjadi perhatian karena risiko kesehatan. Perangkat rokok elektrik tersebut juga dinilai memiliki potensi penyalahgunaan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika.
“Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN,” ujarnya.
Dedi menegaskan, kebijakan yang sedang disiapkan tersebut tidak hanya berlaku bagi PNS, tetapi juga mencakup PPPK dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Selain untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok serta menciptakan budaya kerja yang lebih tertib.
Rencana tersebut juga muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape pada 6 November 2026. Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan hukum haram terhadap penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape dengan sejumlah pertimbangan, termasuk risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi penyalahgunaan narkotika.
Meski demikian, penerapan larangan bagi pegawai Pemprov Jabar belum sepenuhnya final. BKD bersama Biro Hukum masih membahas sejumlah ketentuan teknis, terutama mengenai batas pemberlakuan aturan.
Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah apakah larangan hanya berlaku di lingkungan kantor dan selama jam kerja atau turut mencakup aktivitas pegawai di luar kedinasan.
Mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan, hingga kemungkinan penerapan sanksi juga masih dirumuskan dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.
Dedi menjelaskan, pelanggaran nantinya tidak serta-merta langsung berujung pada hukuman disiplin. Penanganannya akan dilakukan secara bertahap melalui masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, ASN di lingkungan Pemprov Jabar masih menunggu kepastian aturan tertulis mengenai cakupan larangan, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi apabila ketentuan tersebut resmi diberlakukan.***
