JAKARTA, infobdg.com – Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Prabowo Subianto. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).
Keputusan tersebut ditandai dengan penyerahan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Presiden Prabowo membenarkan telah menerima surat pengunduran diri Gibran secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis pagi sekitar pukul 10.15 WIB.
Prabowo menyatakan menerima sekaligus menghormati keputusan yang diambil Gibran.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo, dilansir dari Sekretariat Negara.
Setelah bertemu Presiden, Gibran kemudian mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia menyebut Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani juga menyampaikan bahwa surat tersebut tidak mencantumkan alasan spesifik di balik keputusan pengunduran diri Gibran. Dilansir dari detikJabar.
Mundurnya Gibran di Tengah Polemik Politik
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah menguatnya tekanan politik di DPR RI. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berpotensi mengarah pada proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan HMP akhirnya dibatalkan.
Pembatalan tersebut dikonfirmasi anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin. Ia menilai usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah Gibran menyatakan mundur dari jabatannya, dilansir dari ANTARA.
Bagaimana Nasib Kursi Wakil Presiden?
Pengunduran diri Gibran selanjutnya harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. MPR akan memproses surat tersebut dan menjalankan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi babak baru dalam dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 2029.***
