BANDUNG, infobdg.com – Beberapa waktu lalu, sebuah video aksi kekerasan yang dilakukan siswa di Kota Bandung viral di sosial media.
Kasusnya saat ini dipastikan telah diselesaikan secara damai. Diketahui, sebelum video ini viral dan tersebar, kedua keluarga sudah menetapkan kesepakatan bersama.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, aparatur kewilayahan, P2TP2A serta Puspaga pun turun tangan. Beberapa pihak mewakili Pemerintah Kota Bandung ini telah bertemu langsung dengan orang tua dan wali anak-anak yang terlibat dalam kasus ini.
Pertemuan tersebut sekaligus untuk mengetahui kronologi peristiwa tersebut. Kedua keluarga menyadari, peristiwa terjadi karena kesalahpahaman di antara anak-anak yang usianya memang masih di bawah umur.
Sementara saat ini, anak-anak yang terlibat sedang dalam proses pendampingan psikolog profesional. Keluarga menyayangkan atas tersebarnya video tersebut sebab mengganggu proses pemulihan psikis anak-anak yang sebelumnya telah direncanakan dengan baik.
“Kami mengimbau masyarakat semua untuk menyamakan persepsi bahwa anak adalah anak kita semuanya, tidak ada diskriminasi. Kita harus memberikan perlindungan kepada mereka. Terpenting selamatkan tumbuh kembang mereka,” kata Ketua Pupaga, Siti Muntamah, Rabu (13/10).
Menurut Umi, sapaan akrab Siti Muntamah, setiap anak memiliki masa depan yang harus dikembangkan dengan kreativitasnya. Untuk itu, perlu bantuan masyarakat untuk tetap menghadirkan sebuah lingkungan yang kondusif.
Kedua, memberikan dukungan untuk kebutuhan anak-anak agar tumbuh yang sehat, cerdas sekaligus memiliki lingkungan yang baik. Ketiga adalah menyamakan persepsi dan terus membantu dalam tumbuh kembang anak.
“Insyaallah menjadi catatan kita semuanya banyak PR yang harus kita selesaikan,” tuturnya.
Menurutnya, hal yang paling penting adalah konsisten memberikan hak-hak anak dan melindunginya. Agar tidak trauma, tanpa stigma dan tanpa paranoid yang berlebihan. Sebab kejadian tersebut adalah tanggung jawab semua pihak.
“Kota Bandung adalah Kota layak anak dan kita ada didalamnya mari kita ciptakan Kota ini ramah buat seluruh anak-anak,” katanya.
Sedangkan Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, masyarakat memiliki andil untuk memenuhi hak-hak anak dan melindunginya dengan memberikan edukasi bukan menyebarluaskan.
“Insyaallah kami semua terutama pihak Pemerintah Kota Bandung berupaya menyelesaikan sesuai dengan alur yang memang harus dipenuhi secara baik. Kami mohon tentunya kepada masyarakat semua membantu, agar permasalahan ini tidak lebih luas lagi,” imbaunya.
Ia mengungkapkan, kasus ini sudah ditangani dengan melibatkan tenaga konselor psikolog. Harapannya, dengan adanya keterlibatan psikolog professional, anak-anak yang terlibat dapat Kembali pulih.
Sebagai informasi, permasalahan ini bukan muncul hanya karena kesalahan pengiriman stiker namun merupakan akumulasi permasalahan komunikasi selama satu bulan.
Namun, pihak keluarga tidak menginginkan kronologis musibah ini disampaikan kepada publik agar tidak menghambat proses pemulihan psikologis anak-anak.***
