BANDUNG, infobdg.com – Semakin hari, suasana kota di kawasan aglomerasi Bandung Raya (Kota/Kab Bandung-Cimahi-Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) semakin ramai. Hal ini membawa kekhawatiran banyak pihak, terutama akan kedatangan gelombang ketiga Covid-19.
Hal ini pun ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia mengatakan, kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, kemacetan yang kini terjadi adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM.
Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun, tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi Covid-19 tetap terkendali.
“Khususnya Kota Bandung, saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity,” ujar Kang Emil, usai memimpin Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 di Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/10).
Sebagai contoh, vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22% atau melebih target 70%. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97% mendekati terget.
Meski begitu, perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar Covid-19 jika kedisiplinannya kendur.
Untuk itu, Emil meminta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial. Pemda kabupaten/kota harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan.
“Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan-kebijakan prokes,” kata Emil.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah, apakah berjalan konsisten atau tidak.
“Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas,” kata Emil.
Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan surat keterangan sudah di-swab.
“Khususnya bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu salah satunya memperlihatkan surat swab antigen, yang tidak terlalu merepotkan,” kata Gubernur.
Sementara untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang-ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya.
“Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah- wilayah publik,” tambah Emil.
Ia menyebut, di lapangan terus digalakan kegiatan baik dari pemda,TNI/ Polri perihal vaksinasi massal.
Sementara terkait kepatuhan masyarakat, ia menyebut masyarakat sudah punya nilai tinggi yakni 91% untuk pemakaian masker, dan 89,24% untuk jaga jarak. Untuk bed ocupancy rate (BOR) per 17 Oktober ada di angka 3,28%.***
