BANDUNG, infobdg.com — Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kembali menjadi perhatian karena proses konstruksinya menggunakan sebagian ruang jalan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Bandung.
Salah satu titik pekerjaan berada di koridor Jalan Rajawali Timur hingga Jalan Kebon Jati. Terdapat empat halte yang tengah dibangun di area tengah jalan sehingga ruang bagi kendaraan menjadi lebih terbatas.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui pembangunan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas. Meski begitu, Pemkot Bandung disebut tengah menyiapkan langkah untuk menekan gangguan selama pekerjaan berlangsung.
“Ya kita akan seoptimal mungkin meminimalisir dampak lah. Jadi memang ini sesuatu yang saya udah deg-degan banget, tapi ya harus kita hadapi,” ujar Farhan, Kamis (8/10), dikutip dari detikJabar.
Menurut Farhan, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi bukan hanya pengaturan lalu lintas, tetapi juga penyampaian informasi kepada masyarakat.
Warga, khususnya pengguna jalan, dinilai perlu mengetahui lokasi pekerjaan, waktu dimulainya proyek hingga perkiraan durasi pengerjaan. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat menyesuaikan perjalanan dan mengantisipasi ruas yang berpotensi mengalami kepadatan.
“Yang paling penting mah sekarang teh kita mesti memberi tahu aja bahwa pekerjaan akan dimulai berapa hari, berapa lama, itu mesti diinformasikan terus,” kata Farhan.
Farhan juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung memperbaiki pola komunikasi publik. Menurutnya, informasi mengenai pekerjaan fasilitas umum harus disampaikan secara terbuka agar warga tidak hanya mengetahui adanya proyek setelah merasakan dampaknya.
Sebelumnya, Pemkot Bandung juga menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas publik yang berpotensi mengganggu aktivitas warga harus dibarengi informasi mengenai lokasi, jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan hingga lama pengerjaan.
Persoalan serupa sebelumnya juga muncul pada pembangunan halte BRT di kawasan Cicadas. Pemerintah mengakui pembangunan halte di tengah jalan dapat memicu kemacetan dan meminta sosialisasi kepada masyarakat diperkuat.
Pembangunan BRT sendiri merupakan bagian dari pengembangan transportasi publik Bandung Raya yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Karena itu, Pemkot Bandung menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yakni memastikan proyek berjalan sesuai target dan menjaga agar proses konstruksi tidak menimbulkan gangguan lalu lintas berkepanjangan.
Farhan sebelumnya juga meminta pengerjaan proyek BRT dipercepat agar dampak terhadap pengguna jalan tidak berlangsung terlalu lama.
Dengan konstruksi yang masih berjalan di sejumlah titik, masyarakat kini dihadapkan pada perubahan kondisi lalu lintas selama pengerjaan. Pemkot Bandung pun dituntut memastikan pengaturan kendaraan dan informasi proyek berjalan beriringan agar pembangunan transportasi massal tersebut tidak justru memperparah persoalan kemacetan di Kota Bandung.***
