BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di Kota Bandung. Salah satu fokus utama Pemkot Bandung adalah meminta reaktivasi Bandara Husein Sastranegara agar kembali melayani penerbangan domestik dan internasional.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai Proyek Strategis Nasional yang telah hadir di Kota Bandung, terutama Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ucapan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Tengah Balai Kota Bandung pada Senin, 2 September 2024.
Eric menegaskan bahwa kehadiran KCJB memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan ke Kota Bandung. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari proyek tersebut, ia menekankan perlunya peningkatan infrastruktur pendukung, seperti pengaktifan kembali akses tol KM 149 dan 151.
“Kami mohon dukungan dari DPD RI, kami sedang mengupayakan adanya Proyek Strategis Nasional di Kawasan Gedebage. Penguatan km 151 dan km 149, mudah mudahan km 149 September ini bisa dibuka kembali termasuk km 151,” tuturnya.
“Pengembangan PSN dampak feeder kereta cepat whoosh termasuk fly over nuratnio, Ciroyom dan infrastruktur pendukungnya seperti penyeberangan orang. Beberapa fly over masih dibutuhkan di kota bandung,” tambahnya.
Selain itu, pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung peningkatan ekonomi kota.
“Ini penting bagi kami, kalau bandara Husein dibuka dapat mempercepat akses ke Kota Bandung,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menjelaskan bahwa kunjungan mereka bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini terkait pengelolaan sektor perkeretaapian di tingkat daerah dan nasional. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Bagaimana situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan serta untuk memperoleh masukan terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program-program perkeretaapian,” ucap dia.
Abdullah menekankan pentingnya penyelenggaraan perkeretaapian yang efektif dan efisien untuk memperlancar perpindahan orang dan barang secara massal dengan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.
“Hal ini diperlukan untuk mendengar dan melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan UU Perkeretaapian tersebut,” tuturnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dalam sektor perkeretaapian di Jawa Barat, termasuk Dirjen Kereta Api, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT. KAI, PT. INKA, KCJB, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
