BANDUNG, infobdg.com — Pemerintah Kota Bandung menyiapkan skema baru untuk menangani persoalan banjir, khususnya di kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan genangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir membutuhkan anggaran besar. Untuk kawasan Bandung Selatan bagian timur saja, kebutuhan pembiayaan awal diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
Farhan menjelaskan, kawasan selatan Jalan Soekarno-Hatta dibagi menjadi dua wilayah penanganan dengan Buahbatu sebagai garis tengah. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik persoalan banjir yang berbeda.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).
Untuk kawasan timur yang membentang dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung sebelumnya mempertimbangkan konsep “tol air” dengan memperbesar saluran agar aliran air lebih cepat menuju kawasan selatan.
Namun, skema tersebut dinilai berisiko memindahkan persoalan banjir ke wilayah Kabupaten Bandung.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Kondisi itu kemudian membuat kapasitas saluran air menuju kawasan selatan diperkecil. Akibatnya, aliran air kembali tertahan dan berkontribusi terhadap munculnya genangan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Sebagai alternatif, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan melalui pembangunan sejumlah kolam retensi berukuran besar di kawasan timur.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” kata Farhan.
Kolam retensi tersebut akan digunakan untuk menampung limpasan air sebelum air dipompa kembali. Farhan menyebut, kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu banyak memiliki area yang berfungsi sebagai tempat penampungan air.
Namun, perkembangan kawasan membuat area tersebut kini sebagian besar berubah menjadi bangunan.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ujarnya.
Menurut Farhan, pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks, termasuk sistem pemompaan. Karena itu, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Apabila desain disetujui, pembiayaan akan diupayakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta sumber bantuan lainnya.
Sementara itu, persoalan banjir di Bandung Selatan bagian barat juga dinilai membutuhkan penanganan lintas daerah. Kawasan yang dimaksud meliputi Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi yang bersinggungan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Farhan mengatakan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemkot Bandung.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Ia mendorong penanganan banjir dilakukan dengan pendekatan kawasan atau aglomerasi Bandung Raya, mengingat aliran air tidak mengikuti batas administratif antarwilayah.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.
Farhan menilai keterlibatan daerah sekitar Kota Bandung menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan yang berdampak lintas wilayah. Ia mencontohkan persoalan di kawasan Bandung Utara yang juga melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” ujarnya.
Karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan banjir yang melintasi batas administratif.
“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” tuturnya.***
