BANDUNG, infobdg.com – Pandemi Covid-19 di Jabar menghentikan supply dan demand sekaligus. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi Jabar harus dilakukan secara komprehensif, terukur, inovatif, dan kolaboratif.
Perekonomian di Jabar memang terpukul telak. Hal tersebut tampak dari kontraksi ekonomi Jabar yang mencapai minus 5,98% pada triwulan II 2020.
Menanggapi hal tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Jabar intens mengakomodasi aspirasi pelaku pembangunan agar perekonomian Jabar kembali bergairah. Aspirasi tersebut nantinya akan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, bahwa aspirasi pelaku pembangunan perlu ditelaah dengan tajam supaya roadmap penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi Jabar, tersusun secara komprehensif.
“Kepala Dinas yang tergabung dalam Satgas untuk menelaah betul hasil kompilasi aspirasi para pelaku pembangunan. Menelaah dan melengkapi kebijakan dan program pusat dan provinsi,” kata Setiawan, Rabu (19/8).
Terdapat 11 Kelompok Kerja dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar. Diantaranya Pokja Bidang Manufaktur, Pokja Penerbitan dan Ekonomi Kreatif, Pokja Hubungan Luar Negeri dan Tenaga Kerja, Pokja UKM, Pokja Ketahanan Pangan, Pokja Properti, Pokja Telekomunikasi, Media, dan Informatika, Pokja Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan, Pokja Pariwisata, serta Pokja Transportasi dan Logistik.
Sekretaris Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, Ipong Witono mengatakan, bahwa setiap Pokja terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Dengan melibatkan ketiga unsur tersebut, aspirasi dari Pokja diharapkan komprehensif, yakni menggambarkan permasalahan sektor-sektor ekonomi secara utuh sekaligus menawarkan solusinya.
“Tahap sinkronisasi ini mengonfirmasi aspirasi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Jadi setelah aspirasi masuk, di-matriks mana yang masuk ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Masing-masing dicarikan payung hukumnya, dicari kebijakan. Aspirasi tersebut diklasifikasi dalam kategori program penyelamatan, pemulihan dan penormalan diajukan sebagai rekomendasi program pemulihan ekonomi Jabar,” beber Ipong.
Ipong menegaskan, Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar harus menghadirkan terobosan. Pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan normatif dan birokratis karena pandemi Covid-19 menghentikan supply dan demand sekaligus.
Selain itu, Jabar adalah kata kunci pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Jika perekonomian Jabar berangsur pulih, hal itu akan berdampak strategis bagi pemulihan perekonomian nasional. Salah satunya karena Jabar menyumbang 28,5% terhadap sektor industri manufaktur nasional. Kemudian, 16,26% ekspor Indonesia berada di Jabar.
“Kami harus menyusun serangkaian rekomendasi untuk diajukan kepada Gubernur Jabar agar tata kelola perekonomian Jabar semakin baik. Rekomendasi ini harus bersifat prioritas, implementatif, realistis, marketable, dan quick win,” tandas Ipong.
