BANDUNG, infobdg.com – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menegaskan pembukaan lapangan kerja akan menjadi fokus utama kepengurusannya periode 2026-2031. Target tersebut akan ditempuh dengan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif sehingga investor baru terus masuk ke Jawa Barat, sekaligus memastikan industri yang sudah beroperasi tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ning Wahyu resmi dikukuhkan kembali sebagai Ketua Apindo Jawa Barat oleh Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam pelantikan pengurus yang digelar di El Royal Hotel, Kota Bandung, Jumat (26/6/2026).
“Prioritas saya pada periode kedua ini adalah memastikan lapangan pekerjaan di Jawa Barat tetap terbuka. Caranya dengan terus mengundang investor masuk ke Jawa Barat,” ujar Ning.
Menurutnya, Jawa Barat masih memiliki daya tarik kuat bagi investor karena didukung jumlah penduduk yang besar sebagai sumber tenaga kerja, kawasan industri yang luas, serta pemerintah daerah yang dinilai responsif dalam mempermudah proses perizinan maupun penyelesaian persoalan investasi.
Selain mendorong masuknya investasi baru, Apindo juga akan memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus think tank dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Penguatan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota juga menjadi agenda penting agar Apindo daerah mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ning menilai berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif. Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah terhadap berbagai persoalan dunia usaha, mulai dari pembentukan tim penanganan premanisme, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, hingga percepatan penyelesaian kendala investasi.
Meski demikian, ia berharap sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pelaku usaha, seperti pasokan listrik, pembatasan penggunaan air, hingga kepastian perizinan lahan, dapat segera diselesaikan. Menurutnya, kepastian menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam mengambil keputusan bisnis.
Di sisi lain, Ning mengakui kondisi ekonomi global mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah perusahaan, terutama industri yang bergantung pada pasar ekspor. Penurunan permintaan dari Amerika Serikat dan kawasan Timur Tengah membuat beberapa perusahaan mulai berkonsultasi dengan Apindo terkait langkah yang harus diambil untuk mempertahankan usahanya.
“Ada sekitar empat sampai lima perusahaan yang sudah menemui saya. Mereka meminta saran mengenai kondisi yang sedang dihadapi,” katanya.
Ia menjelaskan masyarakat di negara tujuan ekspor kini lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan energi dibandingkan membeli produk konsumsi seperti pakaian maupun alas kaki. Akibatnya, pesanan ekspor turun cukup signifikan sehingga menekan aktivitas produksi perusahaan.
Meski begitu, Ning menegaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus menjadi pilihan terakhir. Apindo mendorong perusahaan lebih dulu mencari berbagai alternatif, seperti mengurangi hari kerja, memangkas jam lembur, atau menyesuaikan jam operasional agar karyawan tetap memiliki pekerjaan.
“Kalau enam hari kerja terlalu berat, bisa menjadi lima hari atau empat hari. Jam kerja juga bisa disesuaikan. Yang penting karyawan tetap bekerja meskipun penghasilannya berkurang. Itu jauh lebih baik daripada kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Selain melemahnya permintaan ekspor, kenaikan biaya logistik akibat meningkatnya harga bahan bakar juga menjadi tantangan baru bagi dunia usaha. Karena itu, Apindo mendorong perusahaan mulai memperluas pasar domestik agar tidak hanya bergantung pada ekspor.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai Jawa Barat masih menjadi salah satu daerah dengan prospek investasi paling menjanjikan di Indonesia meski dunia usaha sedang menghadapi tantangan global.
Menurutnya, narasi mengenai perlambatan industri akibat PHK memang perlu menjadi perhatian. Namun, di saat yang sama berbagai sektor industri baru juga terus tumbuh sehingga peluang ekonomi masih terbuka lebar.
Shinta menyebut realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296 triliun, tertinggi secara nasional. Capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap Jawa Barat masih sangat tinggi.
Selain menjadi kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua nasional dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,85 persen, Jawa Barat juga mencatat nilai ekspor sekitar 38 miliar dolar Amerika Serikat atau menyumbang sekitar 13,5 persen terhadap total ekspor nasional.
Ia menambahkan lebih dari 70 persen penduduk Jawa Barat berada pada usia produktif. Saat ini sekitar 55 dari 170 kawasan industri nasional juga berada di provinsi tersebut, didukung potensi sektor pertanian dengan produksi padi mencapai sekitar 9,47 juta ton serta kontribusi lebih dari 20 persen terhadap PDB ekonomi kreatif nasional. Peluang baru juga mulai terbuka melalui berkembangnya investasi hijau, seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, hingga mikrohidro.
Meski optimistis terhadap prospek investasi, Shinta mengingatkan dunia usaha masih menunggu penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pelaku usaha secara seimbang.
“Saat ini sedang digodok RUU Ketenagakerjaan yang baru. Ini momentum penting agar kita memiliki undang-undang yang bersifat win-win solution. Tidak boleh ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah,” ujar Shinta.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan keberhasilan industrialisasi tidak hanya bergantung pada besarnya investasi yang masuk, tetapi juga kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi dan menyelesaikan persoalan bersama.
“Kalau bicara industri, tidak bisa orang saling injak, saling menekan. Harus saling bicara, seluruh problem harus diselesaikan bersama,” kata Dedi.
Ia juga menekankan investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak daerah, serta dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh kawasan sekitar industri.
Menurut Ning, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terus terjaga.
“Indonesia yang kuat tidak mungkin lahir tanpa Jawa Barat yang kuat dan Jawa Barat yang kuat tidak mungkin lahir tanpa dunia usaha yang sehat. Ketika pengusaha kuat, industri akan hebat, lapangan kerja tercipta, kesejahteraan tumbuh, dan Jawa Barat akan semakin maju,” pungkasnya.***
