- Advertisement -

ASN Bandung Setuju dengan Friday Car Free Meskipun Banyak yang Belum Mengetahuinya

Berita Lainnya

BANDUNG, infobdg.com – Meskipun rencana Pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan Friday Car Free dan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa kendaraan setiap hari Jumat, sebagian ASN mengaku belum mendapat informasi resmi tentang hal ini.

Dilansir dari jabar tribunnews, meskipun belum ada pemberitahuan secara lisan maupun tertulis, ASN tersebut menyatakan bahwa mereka akan mendukung dan mematuhi aturan yang diberlakukan.

Salah satunya adalah Noviandari, seorang ASN yang bertugas di kecamatan Astanaanyar. Dia mengungkapkan bahwa dia belum mengetahui adanya aturan yang melarang membawa kendaraan di hari Jumat. Namun, dia menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan tersebut apabila sudah diumumkan secara resmi.

“Jika sudah jadi aturan saya mah ikut rame nya saja, saya paling naik sepeda karena dekat ke kantor,” ucapnya.

Tanya, seorang ASN di Balai Kota juga menyatakan hal yang serupa. Dia mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai rencana tersebut, dan hanya mendengar informasi secara tidak langsung dari rekan-rekannya di Jalan Cianjur. Meskipun begitu, Tanya juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut apabila sudah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Bandung.

“Kalau ada larangan tak boleh bawa kendaraan di hari Jumat, pasti nurut, ke balai kota naik grab atau antar suami,” kata Tany.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan juga mengkonfirmasi bahwa dia belum menerima kabar atau arahan resmi mengenai rencana larangan membawa kendaraan di hari Jumat bagi ASN. Hal ini menegaskan bahwa informasi tersebut belum secara resmi disampaikan kepada pihak terkait di tingkat yang lebih tinggi.

“Saya belum tahu dan mendengar wacana tersebut, darimana wacana itu, ” katanya.

Kepala Bagian Umum Sabar Syukur yang bertanggung jawab atas pengelolaan Balai Kota, juga menyatakan bahwa belum ada rapat atau pertemuan terkait larangan membawa kendaraan ke Balai Kota. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut belum sampai kepada pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan fasilitas tersebut.

Terima kasih! Hal itu menunjukkan bahwa ada dukungan dari beberapa anggota DPRD Kota Bandung untuk langkah tersebut, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Idealnya tidak hari Jumat saja larangan menggunakan kendaraan pribadi tapi tiap hari, jika tujuannya mengurangi kemacetan dan polusi, ” katanya.

Christian memberikan dukungan penuh dan apresiasi terhadap rencana Pemerintah Kota, namun dengan catatan bahwa transportasi publik perlu diperbaiki agar menjadi lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Christian memperhatikan pentingnya aksesibilitas dan ketersediaan alternatif transportasi yang layak bagi warga kota.

“Jika transportasi publik nyaman dan aman tak hanya ASN tapi pegawai swasta dan masyarakat umum akan beralih tak gunakan lagi kendaraan pribadi, ” ucap Christian.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara, menjawab bahwa rencana penerapan Friday Car Free belum disosialisasikan secara luas kepada ASN. Ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan tersebut belum sampai ke semua pihak yang terkait, dan perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih baik agar semua pihak memahami dan dapat mengikutinya dengan baik.

“Rencana masih butuh waktu belum diberlakukan sekarang sekarang apalagi besok,” bebernya.

Menurut Asep, sebelum penerapan Friday Car Free dilakukan, diperlukan kajian yang matang. Selain itu, semua ASN harus didata terlebih dahulu, tidak hanya terkait dengan tempat tinggal mereka, tetapi juga terkait dengan pilihan transportasi yang akan mereka gunakan.

“Pendataan untuk menentukan jumlah bus yang dibutuhkan, Dishub baru ada dua bus kapasitas 30 orang artinya hanya bisa mengangkut 60 orang,” katanya.

Pendataan ini mencakup apakah mereka akan menggunakan bus Dishub, sepeda, layanan ojek online, atau kendaraan umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor termasuk preferensi transportasi individu.