BANDUNG, infobdg.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkap laporan yang menyebut pencemaran bakteri Escherichia coli (E. coli) di sejumlah sungai di Kota Bandung hampir mencapai 90 persen. Pemkot Bandung akan lebih dulu memeriksa kebenaran data tersebut sebelum menentukan langkah penanganan.
Farhan mengatakan laporan itu disampaikan sebuah lembaga swadaya masyarakat (NGO) pada Selasa (3/11) sore. Survei disebut dilakukan di beberapa sungai, tetapi Farhan belum merinci lokasi maupun metode pengambilan sampelnya.
“Sebuah NGO kemarin sore menyampaikan laporan bahwa survei mereka di beberapa sungai di Kota Bandung, pencemaran bakteri E. coli-nya sudah mencapai hampir 90%. Nanti saya akan konfirmasi dulu,” kata Farhan, dilansir dari detikJabar, Rabu (4/11).
Farhan menilai laporan tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesehatan warga. Ia juga menyoroti persoalan sanitasi rumah tangga di Kota Bandung.
Menurut data yang disampaikan Farhan, sekitar 27 persen rumah di Bandung belum memiliki septic tank sendiri. Meski sebagian besar rumah telah memiliki toilet, saluran pembuangannya masih langsung menuju sungai.
“Kesadaran ODF (open defecation free)-nya sudah. Artinya bahwa seluruh warga Bandung sudah tahu apa itu ODF dan bagaimana bahayanya. Tapi masih 27 persen rumah yang belum membangun septic tank,” ujarnya.
Pencemaran E. coli dapat menjadi penanda kontaminasi tinja dan berisiko mengganggu kesehatan apabila mencemari air yang digunakan masyarakat. Farhan menyebut paparan bakteri tersebut dapat memicu diare, yang berisiko mengganggu tumbuh kembang anak jika terjadi berulang.
“Bakteri E. coli menyebabkan diare. Diare di usia bayi di bawah 2 bulan akan menimbulkan risiko terjadinya stunting, penurunan berat badan, penurunan daya tahan tubuh,” kata Farhan.
Selain kondisi sungai, Pemkot Bandung juga menyoroti pengawasan kualitas air minum isi ulang. Farhan menyebut terdapat sekitar 800 usaha depot air minum isi ulang di Kota Bandung yang perlu dipastikan memenuhi standar kesehatan.
“Ada 800 usaha isi ulang air bersih di Bandung yang harus dipastikan memenuhi standar kesehatan untuk melindungi konsumen,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung menyatakan akan mengonfirmasi hasil survei NGO tersebut. Kepastian data diperlukan agar langkah penanganan pencemaran dan pengawasan sanitasi dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang terukur.***
